_Tinjauan Hukum, Politik, Demokrasi: Perspektif Al-Qur’an dan Hadits_

Oleh Ali Hamzah, S.Pd., M.Pd. (Pemerhati Masalah Hukum Tata Negara dan Pemerintahan. Bandung)

Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi pendamping Presiden. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, jabatan tersebut merupakan bagian penting dari pelaksanaan pemerintahan dan memperoleh legitimasi melalui pemilihan umum. Karena itu, setiap persoalan yang menyangkut pemenuhan persyaratan calon wakil presiden patut diperiksa secara cermat, terbuka, dan berdasarkan hukum.

Adalah Gibran Rakabuming Raka, nama yang kini menjadi perhatian publik setelah muncul perkembangan hukum mengenai dokumen penyetaraan pendidikan yang pernah digunakan dalam proses pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024. Perhatian masyarakat semakin besar ketika Istana menyampaikan bahwa Gibran telah menyatakan niat untuk mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden kepada Presiden Prabowo Subianto pada 10 November 2026. 

Peristiwa ini menimbulkan pertanyaan mengenai persoalan pokok yang dihadapi, akibat hukumnya, dan bagaimana negara seharusnya menyikapinya. 

Polemik Dokumen Pendidikan

Persoalan yang menjadi sorotan bukan semata-mata perdebatan mengenai riwayat sekolah Gibran, melainkan keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 6 Agustus 2019. Surat bernomor 9149/D.D1/KS/2019 itu menjadi dokumen administratif yang berkaitan dengan penyetaraan pendidikan luar negeri ke jenjang pendidikan di Indonesia.

Dalam perkembangan perkara di Mahkamah Konstitusi, para pemohon mempersoalkan pemenuhan syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden. MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum para pemohon. 

Dalam pertimbangannya, MK juga menyebut tidak menemukan bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri yang menunjukkan penyelesaian pendidikan setingkat SMA atau sederajat. Putusan tersebut perlu dibaca secara utuh dan tidak dapat dianggap sebagai putusan pidana yang menyatakan Gibran melakukan pemalsuan dokumen.

Perkembangan berikutnya terjadi melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026. Dalam perkara tata usaha negara tersebut, MA mengabulkan kasasi yang diajukan pemohon, membatalkan surat keterangan penyetaraan tertanggal 6 Agustus 2019, serta memerintahkan pejabat kementerian terkait untuk mencabutnya. Putusan ini berkaitan dengan keabsahan keputusan administrasi yang menjadi objek sengketa.

Dengan demikian, hal yang secara langsung diputus MA adalah keabsahan surat keterangan administratif tersebut. Putusan itu tidak boleh disederhanakan menjadi kesimpulan bahwa Gibran telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan ijazah. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana memerlukan proses dan pembuktian tersendiri. Pembedaan ini penting agar perbincangan publik tetap adil dan tidak berubah menjadi penghakiman.

Mengapa Muncul Desakan Mundur?

Pembatalan surat penyetaraan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai pemenuhan persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024. Sejumlah anggota DPR mendorong agar persoalan itu ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan politik, termasuk wacana penggunaan hak menyatakan pendapat (HMP). Di ruang publik, sebagian pihak meminta Gibran mengundurkan diri, sedangkan pihak lain menekankan bahwa konsekuensi terhadap jabatan harus ditentukan melalui mekanisme konstitusional, bukan tekanan opini semata.

Pada 10 November 2026, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran bertemu Presiden Prabowo selama kurang lebih dua setengah jam dan menyatakan niat untuk mengundurkan diri di tengah dinamika putusan MK dan MA. Menurut keterangan Istana, Presiden memberikan sejumlah saran. Gibran juga menyampaikan keinginan untuk membuktikan keabsahan dokumen yang dimilikinya melalui jalur hukum. 

Sampai batas informasi yang digunakan dalam tulisan ini, pernyataan mengenai niat mundur tidak sama dengan pengunduran diri yang telah selesai secara formal.

Perspektif Hukum dan Konstitusi

Dalam negara hukum, putusan pengadilan harus dihormati dan dilaksanakan oleh pihak yang diwajibkan. Putusan MA mengenai surat penyetaraan merupakan keputusan hukum yang memiliki akibat terhadap dokumen administratif yang menjadi objek sengketa. Pemerintah, khususnya kementerian terkait, berkewajiban menindaklanjuti amar putusan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, akibat terhadap dokumen administratif dan akibat terhadap jabatan wakil presiden merupakan dua persoalan yang tidak identik. Pembatalan suatu surat penyetaraan dapat menjadi fakta hukum penting dalam menilai kembali pemenuhan persyaratan pencalonan, tetapi tidak dengan sendirinya mengubah status jabatan wakil presiden pada saat putusan dibacakan. 

Konsekuensi terhadap jabatan harus ditempuh melalui prosedur ketatanegaraan yang tepat. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur alasan dan mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden, antara lain melalui Pasal 7A dan Pasal 7B. Proses tersebut melibatkan lembaga-lembaga negara dan tahapan yang telah ditentukan, bukan keputusan sepihak berdasarkan desakan politik. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur pengisian jabatan wakil presiden apabila terjadi kekosongan jabatan. Karena itu, pembahasan mengenai pengunduran diri, pemberhentian, dan pengisian jabatan harus membedakan dasar serta prosedur masing-masing.

Perspektif Al-Qur’an dan Hadits

Persoalan kepemimpinan dan jabatan publik tidak hanya dapat dilihat dari sudut hukum positif, tetapi juga dapat direnungkan melalui nilai-nilai Islam. Al-Qur’an dan hadits memberikan prinsip tentang amanah, keadilan, kejujuran, tanggung jawab, serta kewajiban memeriksa suatu berita sebelum mengambil kesimpulan. 

Prinsip-prinsip ini berlaku bagi pejabat, lembaga negara, masyarakat, maupun pihak yang menyampaikan kritik.

Pertama, Amanah harus diberikan kepada yang berhak.

Allah SWT memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya dan agar keputusan di antara manusia dilakukan dengan adil. Jabatan publik termasuk amanah karena berkaitan dengan kepentingan dan kehidupan orang banyak. “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. 

"Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’ [4]: 58).

Ayat ini mengingatkan bahwa jabatan tidak boleh dipandang sebagai hak pribadi atau sekadar kehormatan. Jabatan adalah amanah yang menuntut persyaratan, tanggung jawab, dan pertanggungjawaban. 

Dalam konteks polemik yang sedang dibahas, setiap proses verifikasi persyaratan pejabat harus dilakukan secara jujur dan adil. Apabila terdapat kekeliruan administrasi, lembaga yang berwenang wajib memperbaikinya sesuai hukum.

Kedua, Keadilan harus ditegakkan tanpa dipengaruhi kepentingan.

Islam memerintahkan umatnya berlaku adil, bahkan ketika berhadapan dengan pihak yang tidak disukai. Prinsip ini penting agar penilaian terhadap pejabat tidak didorong oleh kebencian, kedekatan, ataupun kepentingan kelompok.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Ma’idah [5]: 8).

Ayat ini menjadi pedoman bagi semua pihak. Kritik terhadap Gibran harus didasarkan pada fakta dan proses hukum, bukan kebencian pribadi. Sebaliknya, pembelaan terhadap Gibran juga harus tetap menghormati putusan pengadilan dan tidak menutup mata terhadap persoalan yang telah dinyatakan dalam putusan tersebut. Keadilan tidak boleh berubah menjadi alat untuk membenarkan pihak yang disukai atau menjatuhkan pihak yang tidak disukai.

Ketiga, Memeriksa berita sebelum menyebarkannya.

Di tengah derasnya informasi dan perdebatan di media sosial, umat Islam diperintahkan untuk melakukan tabayyun atau pemeriksaan. Prinsip ini mencegah kabar yang belum jelas berubah menjadi fitnah dan keputusan yang merugikan.

“Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan (kecerobohan), yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu.” (QS. Al-Hujurat [49]: 6).

Ayat ini relevan dalam menyikapi informasi tentang dokumen pendidikan, putusan pengadilan, dan kabar pengunduran diri. Masyarakat perlu membedakan dokumen resmi, isi amar putusan, keterangan pejabat, pendapat pengamat, dan kabar yang belum terverifikasi. Tidak setiap unggahan atau potongan pernyataan dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan seseorang bersalah.

Keempat, Setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban.

Rasulullah SAW menegaskan bahwa setiap orang adalah pemimpin dalam lingkup tanggung jawabnya dan akan dimintai pertanggungjawaban. 

Hadits ini menempatkan kepemimpinan sebagai kewajiban moral, bukan sekadar kedudukan.
"Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Seorang imam (pemimpin/penguasa) adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyat yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya ....” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits ini mengandung pesan bahwa semakin besar kewenangan seseorang, semakin besar pula tanggung jawabnya. Pejabat publik harus siap menjelaskan keputusan dan dokumen yang berkaitan dengan jabatannya. Lembaga negara juga bertanggung jawab memastikan proses administrasi dan pengawasan berjalan sesuai ketentuan. Masyarakat memiliki tanggung jawab untuk mengawasi secara kritis, tetapi tetap santun dan berdasarkan bukti.

Kelima, Kejujuran merupakan dasar keselamatan.

Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kejujuran membawa kepada kebaikan, sedangkan dusta membawa kepada keburukan. Pesan ini menegaskan pentingnya keterbukaan dalam urusan publik, termasuk penyampaian informasi dan penggunaan dokumen. Rasuluah SAW bersabda:

“Sesungguhnya kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang senantiasa berkata benar hingga dicatat di sisi Allah sebagai orang yang sangat jujur. Sesungguhnya dusta membawa kepada keburukan, dan keburukan membawa ke neraka...” (HR. alBukhari dan Muslim).

Hadits ini bukan dasar untuk menuduh seseorang berdusta tanpa pembuktian. Sebaliknya, hadits ini merupakan pengingat agar setiap pihak menjaga kejujuran dan tidak menyampaikan kesimpulan yang melampaui bukti. Dalam perkara yang masih diproses, sikap yang tepat ialah menunggu penjelasan dan keputusan lembaga berwenang.

Refleksi Nilai Islam terhadap Persoalan Ini

Dari ayat dan hadits tersebut dapat ditarik beberapa prinsip. 

Pertama, jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan oleh orang yang memenuhi ketentuan dan bersedia bertanggung jawab. 

Kedua, keadilan harus berlaku bagi semua pihak tanpa memandang kedekatan politik. 

Ketiga, masyarakat wajib melakukan tabayyun sebelum menyebarkan tuduhan atau kesimpulan. 

Keempat, pejabat dan lembaga negara harus menjunjung kejujuran, keterbukaan, serta kepatuhanterhadap hukum.

Nilai-nilai Islam tersebut tidak menggantikan proses hukum negara dan tidak dapat dipakai untuk menetapkan kesalahan seseorang tanpa pembuktian. 

Al-Qur’an dan hadits memberi landasan etis agar proses hukum dijalankan dengan adil, beradab, dan bertanggung jawab. Dengan demikian, sikap religius bukan berarti membela seseorang tanpa kritik, melainkan menempatkan kebenaran dan keadilan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Akhirul Kalam

Polemik Gibran Rakabuming Raka berpusat pada keabsahan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang berkaitan dengan persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden. Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 membatalkan surat tersebut dan memerintahkan pencabutannya. Perkembangan itu kemudian diikuti desakan politik dan pernyataan Gibran mengenai niat untuk mengundurkan diri, sebagaimana disampaikan oleh Istana pada 10 November 2026.

Masyarakat perlu membedakan pembatalan dokumen administratif, pembuktian dugaan tindak pidana, dan konsekuensi konstitusional terhadap jabatan. Ketiganya memiliki dasar hukum serta proses yang berbeda. Sampai ada keputusan formal sesuai mekanisme yang berlaku, niat mengundurkan diri tidak dapat disamakan dengan pengunduran diri yang telah tuntas.

Dalam pandangan Islam, persoalan ini hendaknya disikapi dengan prinsip amanah, keadilan, tabayyun, dan kejujuran. Pejabat publik harus siap mempertanggungjawabkan amanahnya; lembaga negara wajib menjalankan hukum secara adil; dan masyarakat perlu mengawasi tanpa menyebarkan fitnah.

Pada akhirnya, persoalan ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola pencalonan pejabat publik, memperbaiki verifikasi administrasi, dan memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga negara. (Dari Berbagai Sumber).