Bandung, Teras Rakyat ONline -
Untuk mencegah penyimpangan anggaran, sekaligus melindungi aparatur desa dari persoalan hukum, Bupati Bandung DR. H. Moh. Dadang Supriatna, S.Ip., M.Si menginstruksikan Inspektorat Kabupaten Bandung memeriksa pembangunan fisik desa minimal tiga bulan sekali.

"Kehadiran Inspektorat tidak semata pengawasan, namun juga sebagai pendampingan. Merupakan bentuk kasih sayang pada pemerintahan desa untuk menghindari pelanggaran hukum. Karena itu, saya meminta agar Inspektorat melakukan audit minimal tiga bulan sekali. Di mana, kalau ada temuan bisa diselesaikan saat itu juga".

Instruksi tersebut disampaikan pada saat membuka Sosialisasi Perhitungan Pembangunan Fisik Desa di Ruang Rapat Integritas Inspektorat Kabupaten Bandung, Senin (9/11/2026). "Saya meminta seluruh Sekdes mengawal pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara transparan dan akuntabel. Setiap anggaran harus mengacu pada perencanaan serta ketentuan yang berlaku", ujar KDS, sebutan akrabnya.

"Pemerintah desa harus menjaga ketertiban administrasi sejak tahap perencanaan hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban. Dengan demikian, setiap program pembangunan memiliki dasar pelaksanaan yang jelas. Sehingga tidak akan timbul masalah hukum atau temuan di kemudian hari", tegasnya.

Menurut KDS, Sekdes merupakan salah satu unsur penting dalam pengendalian pemerintahan desa. Karena harus mengawal administrasi dan memastikan setiap program pembangunan berjalan sesuai rencana. "Dalam pembangunan fisik, Sekdes perlu mencermati volume pekerjaan, spesifikasi teknis, penggunaan material, serta kesesuaian anggaran. Juga harus memastikan laporan keuangan sesuai dengan realisasi di lapangan", jelasnya.

Hal yang paling diingatkan KDS untuk para kepala desa, agar tidak bermain-main dengan anggaran pembangunan. Karena pengawasan keuangan desa tidak hanya melibatkan Inspektorat, Kejaksaan dan Kepolisian. KPK pun memiliki kewenangan untuk memeriksa anggaran sesuai ketentuan perundang-undangan, tegasnya.

"Saya berharap seluruh aparatur desa bisa menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan. Kepatuhan terhadap aturan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkualitas. Niatkan semuanya ibadah, karena seluruh program pembangunan infrastruktur desa, semuanya untuk kemaslahatan masyarakat", pungkasnya. (AEPS/DBS)