Mantan Ketua MK, Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berpotensi untuk dimakzulkan secara konstitusional melalui DPR RI.

Ada dua alasan yang menjadi dasar Jimly Asshiddiqie mengemukakan hal itu, sesuai UUD 1945 Pasal 7A dan 7B. 

Pertama, syarat administratif pendidikan, terkait keabsahan dokumen atau ijazah/penyetaraan pendidikan. 

Kedua, dugaan perbuatan tercela, terkait polemik seputar dugaan kepemilikan akun media sosial fufufafa.

Adanya berbagai desakan pemakzulan Gibran, memang tidak semudah orang meludah. Tentunya bisa menghadirkan serangkaian risiko. Risiko politik, hukum dan juga stabilitas nasional bagi lanskap pemerintahan Indonesia.

Berikut adalah analisis mengenai risiko-risiko utama jika proses pemakzulan tersebut terjadi.

Pertama, Ketidakstabilan Politik dan Keretakan Koalisi

Guncangan Poros Hambalang-Solo. Pemakzulan Gibran berpotensi mengganggu keseimbangan politik antara poros pendukung Presiden Prabowo Subianto dan kekuatan politik Joko Widodo. Hubungan kerja sama yang dibangun untuk menjamin transisi pemerintahan yang mulus dapat mengalami polarisasi yang tajam.

Fragmentasi di Parlemen. Proses pemakzulan membutuhkan mekanisme yang sangat berat di DPR dan MPR (seperti Hak Menyatakan Pendapat). Mengingat mayoritas parlemen diisi oleh koalisi pemerintah, pembelahan sikap partai politik di DPR dalam merespons isu ini dapat memicu kebuntuan legislatif (legislative deadlock) dan menguras energi politik negara untuk konflik internal.

Kedua, Risiko Hukum dan Ketatanegaraan

Gugatan Berantai dan Legitimasi Kebijakan. Pakar hukum mencatat bahwa jika ada putusan hukum yang menyatakan ketidaksahan syarat jabatan wapres, muncul perdebatan mengenai status kebijakan atau tindakan hukum yang pernah diambil sebelumnya. Meskipun secara hukum tata negara tindakan masa lalu umumnya dianggap tetap sah demi kepastian hukum (prospektif), ketidakpastian ini berisiko memicu gelombang gugatan hukum baru dari kelompok masyarakat atau oposisi.

Krisis Suksesi Kepemimpinan. Konstitusi mewajibkan pengisian kekosongan jabatan Wakil Presiden melalui mekanisme MPR. Proses pencarian figur pengganti yang disepakati oleh koalisi besar berisiko tinggi memicu perebutan kekuasaan baru di internal partai pendukung, yang berpotensi mengalihkan fokus jalannya pemerintahan dari program-program pembangunan nasional.

Ketiga, Dampak Ekonomi dan Sentimen Pasar

Penurunan Kepercayaan Investor. Sektor ekonomi dan pasar finansial sangat sensitif terhadap kepastian politik. Konflik politik tingkat tinggi yang berujung pada pemakzulan dapat menurunkan kepercayaan investor domestik maupun asing. Risiko ini mencakup fluktuasi nilai tukar rupiah, potensi pelarian modal (capital outflow), dan tertundanya investasi jangka panjang akibat kekhawatiran atas stabilitas nasional.

Keempat, Polarisasi Sosial dan Ketertiban Umum

Ketegangan di Akar Rumput. Narasi pemakzulan berpotensi memicu demonstrasi dan benturan opini publik yang tajam antara kelompok yang mendesak penegakan syarat hukum ketat dengan kelompok relawan atau basis massa pendukung pemerintah. Polarisasi ini berisiko menciptakan gangguan pada ketertiban umum. (AEPS/DBS)